Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) dalam kondisi aman. Ia memastikan pemerintah akan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh aspek pembiayaan dan operasional proyek tersebut.
“PT KAI enggak usah khawatir, semuanya enggak usah khawatir. Kita layani rakyat. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana, itu tanggung jawab bersama dan di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab untuk itu,” ujar Prabowo usai menjajal KRL di kawasan Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (4/11).
Presiden mengatakan telah mempelajari secara mendalam kondisi utang dan pembiayaan operasional Whoosh. Menurutnya, kemampuan keuangan Indonesia masih memadai untuk menanggung beban proyek tersebut.
“Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti utang itu, Whoosh semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, enggak ada masalah itu,” tegasnya.Lebih lanjut, Prabowo menilai bahwa pemerintah tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan finansial dalam penyediaan transportasi publik. Ia menegaskan, transportasi umum merupakan bentuk pelayanan publik (Public Service Obligation/PSO) yang wajib dihadirkan negara untuk rakyat.
“Sekarang saja subsidi layanan kereta api bisa mencapai 60 persen agar masyarakat bisa menikmati tarif terjangkau. Ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? Dari uang rakyat, dari pajak, dari kekayaan negara. Karena itu kita harus mencegah semua kebocoran,” ujarnya.
Prabowo juga menekankan pentingnya pemberantasan korupsi demi memastikan uang negara digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.
“Kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat enggak boleh dicuri, karena akan kita kembalikan kepada pelayanan untuk rakyat,” tambahnya.
Sebagai informasi, proyek kereta cepat Whoosh yang dimulai sejak 2016 dan diresmikan pada 2023 memiliki nilai investasi sekitar Rp118 triliun. Saat ini, polemik soal utang proyek tersebut masih menjadi pembahasan antara pemerintah dan Badan Pengelola Investasi Danantara.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut pemerintah tengah menyiapkan sejumlah skema penyelesaian, termasuk kemungkinan penggunaan APBN.
“APBN juga pasti akan menjadi bagian, tetapi untuk secara spesifiknya nanti akan kami sampaikan,” kata AHY usai rapat terbatas dengan Presiden di Istana Kepresidenan, Senin (3/10).
Liputan : Tim Jurnal8.id
