Jakarta — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menargetkan pengoperasian 2.500 Satuan Pelayanan Pengamanan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Papua pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 RI, 17 Agustus 2026.
Target tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan pengarahan kepada para kepala daerah se-Papua serta unsur KEPP-OKP di Istana Negara, Selasa (16/12). Ia menugaskan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan seluruh SPPG di Papua dapat berfungsi penuh sesuai tenggat waktu tersebut.
Dalam forum yang sama, Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan sebanyak 2.500 SPPG di Papua sudah berdiri pada Maret 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.400 SPPG akan dibangun di wilayah-wilayah terpencil.
Presiden Prabowo menyambut baik rencana tersebut, meski ia menyadari adanya tantangan geografis dan logistik yang berpotensi menyebabkan keterlambatan pembangunan di Papua. Namun demikian, ia menegaskan seluruh SPPG harus sudah beroperasi maksimal lima bulan setelah target Maret 2026.
“Yang jelas, kita berharap 17 Agustus 2026 untuk Papua semua 2.500 SPPG sudah berfungsi. Kepala BGN punya rencana Maret sangat bagus, tapi kita berharap 17 Agustus semua SPPG untuk Papua harus sudah bekerja dan sudah berproduksi,” ujar Prabowo.
Saat ini, jumlah SPPG di Papua masih jauh dari target. Menurut Dadan, baru terdapat 179 SPPG yang tersebar di enam provinsi di Tanah Papua. Rinciannya, 65 SPPG berada di Provinsi Papua, 42 di Papua Barat, 30 di Papua Tengah, 28 di Papua Barat Daya, 8 di Papua Selatan, dan 5 di Papua Pegunungan.
Dadan optimistis percepatan pembangunan SPPG dapat tercapai seiring meningkatnya minat investor untuk berinvestasi di sektor layanan gizi di wilayah timur Indonesia. Seluruh SPPG tersebut diproyeksikan akan melayani sekitar 750 ribu penerima manfaat.
Meski demikian, ia mengakui kebutuhan anggaran untuk operasional SPPG di Papua jauh lebih besar dibandingkan wilayah lain, khususnya Pulau Jawa, akibat tingginya biaya logistik dan harga bahan pangan.
“750 ribu penerima manfaat kalau di Jawa kan anggarannya Rp7,5 triliun, jadi untuk di Papua kemungkinan akan mencapai sekitar Rp25 triliun,” pungkasnya.
Sumber : Tim Media Presiden
Editor : Redaksi Jurnal8.id
