Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menerima Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah di Istana Negara Jakarta, Selasa (30/12). Pertemuan tersebut membahas laporan perkembangan sejumlah program prioritas pemerintah menjelang akhir tahun 2025.
Usai pertemuan, Kepala KSP Muhammad Qodari menyampaikan bahwa Presiden Prabowo mengapresiasi capaian yang telah diraih dalam pelaksanaan berbagai program prioritas. Program-program tersebut antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), peran Danantara yang dinilai semakin signifikan, serta pengembangan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih yang telah memasuki tahap pembangunan gerai.
“Bapak Presiden senang dengan perkembangan-perkembangan yang sudah dicapai pada hari ini,” ujar Qodari dalam keterangannya kepada awak media.
Qodari menambahkan bahwa Presiden Prabowo menunjukkan optimisme tinggi terhadap capaian pembangunan pada tahun-tahun mendatang, khususnya pada periode 2026–2027. Presiden menekankan bahwa seluruh program prioritas pemerintah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong perputaran ekonomi nasional.
“Beliau tadi menyebut istilah velocity of money, bagaimana tiap uang, tiap rupiah yang dikucurkan itu akan berkali-lipat pada giliran berikutnya di lapangan,” ungkap Qodari.
Terkait penanganan dan rehabilitasi bencana, Qodari menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan menghambat pelaksanaan program prioritas pemerintah. Pemerintah telah melakukan langkah antisipatif melalui efisiensi anggaran serta optimalisasi berbagai sumber pendanaan.
“Insyaallah tidak menghambat, karena Bapak Presiden telah melakukan banyak penghematan di depan, ada efisiensi, serta sumber-sumber pendanaan dari kegiatan penegakan hukum, baik penataan kebun sawit, pencegahan penyelundupan, maupun sektor pertambangan,” jelasnya.
Sementara itu, Wamen PKP Fahri Hamzah menyampaikan bahwa Presiden Prabowo juga memberikan arahan terkait percepatan program renovasi rumah. Pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran renovasi rumah dalam APBN Tahun 2026.
“Tahun depan sudah ada anggaran renovasi yang tertulis dalam APBN 2026 sekitar 400 ribu unit, bahkan beliau setuju sampai 2 juta sekalipun untuk renovasi tidak ada masalah,” ujar Fahri.
Menurut Fahri, tantangan utama pelaksanaan renovasi rumah di wilayah perkotaan terletak pada keterbatasan lahan dan kompleksitas persoalan tata ruang. Oleh karena itu, pemerintah tengah menyiapkan mekanisme percepatan melalui regulasi khusus.
“Kami sedang mendesain konsepnya dalam bentuk peraturan yang dibutuhkan, mungkin setingkat Perpres atau PP, untuk mempercepat pelaksanaan renovasi rumah di perkotaan,” pungkas Fahri.
Liputan : Danny M.P
Editor : Redaksi jurnal8.id
