Pemerintah Perkuat Pengendalian Karhutla di Enam Provinsi Hadapi Ancaman El Nino Kuat
- account_circle Danny M.P
- calendar_month Senin, 10 Agt 2026
- visibility 5
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Pemerintah Perkuat Pengendalian Karhutla di Enam Provinsi Hadapi Ancaman El Nino Kuat
JAKARTA — Pemerintah meningkatkan kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi utama sebagai langkah antisipasi menghadapi ancaman fenomena El Nino kuat.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago mengatakan pemerintah memfokuskan penanganan karhutla melalui operasi modifikasi cuaca serta penanganan di darat. Pemerintah juga memastikan dukungan anggaran disiapkan sesuai kebutuhan di lapangan.
Sejumlah wilayah yang sebelumnya mengalami kebakaran hutan dan lahan kini mulai terkendali. Kondisi tersebut antara lain dilaporkan di kawasan Bromo, Gede Pangrango, dan Rinjani.
Namun, pengawasan tetap difokuskan pada enam provinsi yang dinilai kritis, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Menurut Djamari, operasi modifikasi cuaca dengan membuat hujan buatan menjadi salah satu strategi paling efektif untuk membantu mengendalikan karhutla. Namun, pelaksanaannya bergantung pada ketersediaan awan hujan.
“Operasi udara sebenarnya sangat efektif, menyemburkan hujan buatan yang dilakukan oleh BNPB. Itu yang paling efektif. Tetapi ada satu persyaratan yang harus kita hadapi, yakni kita harus menemukan ada awan hujan. Selama awan hujan itu tidak bisa kita temukan, kita tidak akan bisa membuat hujan buatan,” ujar Djamari.
Konferensi Pers Menkopolkam Djamari Chaniago di Kantor Kemenkopolkam (10/08)
Selain operasi udara, pemerintah memaksimalkan penanganan darat dengan memanfaatkan tangki fleksibel serta membangun sumur buatan di wilayah yang rawan kebakaran.
Pengawasan juga diperketat di lokasi tempat pembuangan akhir (TPA). Pemerintah mendorong agar area TPA tetap dalam kondisi basah untuk mencegah potensi kebakaran sekaligus mengantisipasi ancaman gas metan.
Djamari menegaskan patroli lapangan dan penegakan hukum akan ditingkatkan. Pemerintah juga meminta kegiatan pembakaran lahan secara tradisional di dua provinsi dihentikan sementara guna mengurangi risiko meluasnya kebakaran.
Terkait dukungan pendanaan, pemerintah memastikan anggaran akan dialokasikan sesuai kebutuhan penanganan di lapangan. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari arahan Presiden untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutla.
Pemerintah berharap kombinasi operasi modifikasi cuaca, penanganan darat, pengawasan kawasan rawan, patroli, dan penegakan hukum dapat menekan risiko karhutla selama periode ancaman El Nino kuat.
Jurnal 8 id
- Penulis: Danny M.P
- Editor: Redaksi jurnal8.id
Saat ini belum ada komentar