Jakarta, 30 Oktober 2025 — Wakil Menteri Sekretariat Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menerima perwakilan organisasi guru madrasah di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg), Jakarta, Kamis (30/10). Audiensi ini digelar setelah para guru mengadakan aksi di depan Istana Kepresidenan hingga kawasan Patung Kuda, menuntut afirmasi pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).Dalam pertemuan tersebut, Juri menyampaikan bahwa aspirasi guru madrasah akan diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia menjelaskan bahwa Presiden saat ini tengah berada di luar negeri untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Korea Selatan.
“Tuntutannya, tadi sudah disampaikan, bahwa organisasi guru madrasah ini ingin menyampaikan aspirasi kepada Pak Presiden langsung. Tapi kita tahu, hari ini Pak Presiden memulai perjalanan ke Korea Selatan untuk mengikuti KTT APEC,” ujar Juri kepada wartawan usai pertemuan.
Juri menegaskan, pemerintah memahami keluhan para guru madrasah yang merasa belum mendapatkan perlakuan setara dengan guru sekolah umum, terutama terkait status kepegawaian. Ia menyebut persoalan pengangkatan guru menjadi ASN atau PPPK bersifat kompleks karena melibatkan banyak instansi dan regulasi.
“Masalahnya kompleks, karena pengangkatan guru menjadi ASN atau PPPK juga melibatkan sektor lain seperti tenaga kesehatan,” ujarnya.Lebih lanjut, Juri mengungkapkan bahwa isu ini tidak hanya menjadi kewenangan pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah serta dipengaruhi oleh keterbatasan fiskal daerah.
“Pertama tentu tentang kebutuhan, kemudian melibatkan pemerintah daerah. Ada masalah keterbatasan fiskal daerah, juga ada masalah kuota yang sebelumnya sudah diberikan tetapi belum terserap sepenuhnya,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Gerakan Nasional Anti Diskriminasi Guru, Muhammad Zein, menyampaikan agar guru madrasah swasta juga mendapatkan afirmasi pengangkatan PPPK sebagaimana guru honorer di sekolah negeri.
“Tuntutannya cuma satu, kami ingin guru-guru madrasah swasta yang sudah mengabdi puluhan tahun di negeri ini bisa diangkat menjadi PPPK,” tegas Zein.
Sementara itu, Ketua Umum PB Punggawa Madrasah Nasional Indonesia, Heri Purnama, menambahkan bahwa aksi hari ini merupakan rangkaian panjang perjuangan para guru ke berbagai lembaga, termasuk DPR, Badan Legislasi (Baleg), hingga Kementerian Agama.
“Hari ini kami langkah terakhir. Semuanya satu suara. Pemerintah, Pak Prabowo, Pak Presiden, segera sejahterakan guru-guru madrasah ini, perlakukan mereka seperti layaknya seorang guru,” ujarnya.
“Kami berharap ada political will dari Pak Presiden untuk masa depan guru-guru madrasah,” tambahnya.
Peliput : Tim Liputan Jurnal8.id
