BGN Aktifkan Kembali 480 Dapur MBG di 16 Provinsi, Prioritaskan Wilayah 3T dan Stunting Tinggi

JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mulai mengaktifkan kembali 480 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memperluas layanan Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), daerah dengan angka stunting tinggi, serta wilayah yang kebutuhan layanan MBG-nya belum terpenuhi.

Aktivasi 480 SPPG tersebut dimulai pada 2 Oktober 2026. Ratusan dapur itu tersebar di 16 provinsi dan 116 kabupaten/kota, dengan fokus awal diarahkan ke wilayah Indonesia Timur.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, 480 SPPG yang diaktifkan terdiri atas 211 SPPG mitra mandiri dan 269 SPPG terpencil.

“Kami telah memutuskan bahwa pada hari Jumat nanti, tanggal 2 Oktober 2026, kami akan melaksanakan aktivasi dapur SPPG yang siap beroperasi di wilayah 3T, di wilayah yang stuntingnya tinggi dan wilayah yang stuntingnya tinggi sekali, yang kita mulai di wilayah Timur Indonesia,” kata Sudaryono dalam keterangan yang diunggah melalui Instagram resmi BGN.

Ke-480 SPPG tersebut tersebar di Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua, Sulawesi Tengah, Papua Barat Daya, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.

BGN menegaskan bahwa aktivasi SPPG tidak serta-merta membuat seluruh dapur langsung melayani penerima manfaat. Setelah aktivasi, masih terdapat sejumlah tahapan yang harus dilakukan sebelum dapur beroperasi secara penuh.

Tahapan tersebut mencakup pelatihan penjamah makanan, penyiapan operasional, hingga penambahan jumlah penerima manfaat secara bertahap.

“Yang kami prediksi tahapan-tahapan ini akan langsung dimulai di tanggal 2 itu, dan kemudian dapur-dapur itu siap beroperasi pada tiga atau empat minggu setelah dilakukan aktivasi di tanggal 2,” ujar Sudaryono.

Aktivasi akan dilakukan langsung oleh jajaran BGN di 16 provinsi. Sudaryono dijadwalkan berada di Maluku, sementara Wakil Kepala BGN, para deputi, dan pejabat eselon II ditempatkan di provinsi lainnya.

Setelah tahap awal tersebut, BGN akan kembali membuka SPPG di wilayah lain secara bertahap.

Dalam perluasan layanan MBG, BGN memprioritaskan wilayah 3T, daerah dengan tingkat stunting tinggi dan sangat tinggi, serta wilayah yang banyak menerima aduan terkait sekolah yang belum memperoleh layanan MBG.

Daerah yang jauh dari ibu kota juga menjadi perhatian karena memiliki tantangan distribusi dan akses layanan yang lebih besar.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya BGN memperluas cakupan MBG ke sekolah-sekolah di wilayah 3T dan daerah dengan tingkat stunting tinggi. BGN sebelumnya juga melakukan pembaruan data penerima manfaat dan mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima MBG karena dinilai tidak lagi menjadi prioritas berdasarkan kriteria program.

Perluasan layanan MBG dilakukan bersamaan dengan pembenahan tata kelola SPPG. BGN sebelumnya menghentikan sementara operasional 1.276 SPPG yang belum memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Dari jumlah tersebut, 821 SPPG masih dalam proses pendaftaran, 447 SPPG telah mendaftar tetapi belum memenuhi persyaratan, dan delapan SPPG belum terkonfirmasi status SLHS-nya.

Sebelumnya, BGN juga menutup sementara 1.999 SPPG yang belum mendaftarkan SLHS. Empat SPPG kemudian dihentikan secara permanen karena dinilai tidak memenuhi standar keamanan pangan dan tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran operasional.

Sudaryono mengatakan keamanan pangan menjadi salah satu perhatian utama dalam pelaksanaan MBG. Karena itu, BGN memperkuat standardisasi dapur, kapasitas penjamah makanan, rantai pasok, serta pemantauan mutu dan keamanan pangan.

BGN menegaskan bahwa penentuan SPPG yang diaktifkan dilakukan berdasarkan sistem dan basis data internal BGN.

Sudaryono mengatakan tidak ada pihak luar yang diberi kewenangan untuk mengatur atau menawarkan aktivasi dapur atas nama BGN.

“Jadi dapur-dapur ini lebih dari BGN yang menghubungi mitra-mitranya, menempatkan kepala SPPG-nya, dan mengaktifkan VA (virtual account)-nya,” kata Sudaryono.

Ia meminta masyarakat dan calon mitra berhati-hati terhadap pihak yang mengaku sebagai perwakilan BGN untuk mengurus aktivasi SPPG, termasuk pihak yang meminta pungutan atau imbalan untuk mempercepat proses.

“Sekali lagi, penentuan dari mana yang kemudian dibuka, dan mana yang menjadi duluan, dan mana yang belakangan ditentukan oleh sistem, ditentukan oleh database kami. Jadi kami tidak mengotorisasi siapapun, tidak mengotorisasi asosiasi manapun, tidak mengotorisasi pribadi-pribadi manapun,” ujarnya.

BGN akan melakukan verifikasi terhadap proses aktivasi tersebut. Sudaryono juga mengingatkan kemungkinan adanya oknum yang mengatasnamakan pimpinan BGN untuk meminta pungutan atau melakukan tindakan yang merugikan.

Perluasan SPPG juga dilakukan di tengah pelaksanaan anggaran MBG yang masih berjalan. Hingga 16 September 2026, BGN mencatat realisasi anggaran MBG mencapai Rp139,77 triliun atau 63,89 persen dari pagu Rp218,77 triliun.

Dengan demikian, masih terdapat sekitar Rp79 triliun anggaran yang belum terealisasi untuk mendukung penyaluran MBG hingga akhir tahun.

BGN juga memperkuat rantai pasok dengan mendorong penggunaan produk dalam negeri dan melibatkan pelaku usaha lokal dalam penyediaan kebutuhan SPPG. Langkah tersebut diarahkan untuk memperluas dampak program di tingkat daerah.

Setelah aktivasi tahap awal pada 2 Oktober, BGN akan melanjutkan pembukaan SPPG secara bertahap. Penentuan lokasi akan mempertimbangkan kebutuhan layanan, hasil pemetaan sistem, kondisi wilayah, serta data penerima manfaat.

Wilayah 3T dan daerah dengan tingkat stunting tinggi tetap menjadi salah satu prioritas dalam perluasan layanan MBG.