Pemerintah Perkuat Koordinasi Humas Pusat dan Daerah Hadapi Disinformasi di Era Digital

JAKARTA — Pemerintah memperkuat koordinasi kehumasan antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menghadapi derasnya disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) serta berbagai bentuk disrupsi informasi di era digital.

Penguatan koordinasi tersebut dibahas dalam Forum Koordinasi Optimalisasi Peran Humas dan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Disinformasi yang digelar di Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Forum tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muh Qodari.

Menkomdigi Meutya Hafid menekankan pentingnya penyatuan narasi pemerintah agar informasi dari pemerintah pusat dapat tersampaikan secara efektif hingga ke daerah.

Menurut Meutya, koordinasi yang kuat antarhumAS kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam menyebarluaskan informasi sekaligus menghadapi hoaks dan disinformasi.

“Dinas di provinsi dan kabupaten kota dalam kerangka menyatukan narasi. Jadi tentu kita dalam kerangka tugas komunikasi dari pemerintahan yang pertama harus punya narasi yang punya juga penyampaian hingga ke pelosok daerah untuk diseminasi,” ujar Meutya.

Ia menambahkan, forum koordinasi kehumasan tersebut diharapkan dapat digelar secara berkala setiap tahun. Selain menjadi wadah komunikasi, forum ini juga dapat dimanfaatkan sebagai ruang evaluasi terhadap penyampaian informasi pemerintah kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala Bakom Muh Qodari menilai komunikasi program pemerintah memiliki arti yang sama pentingnya dengan program itu sendiri. Menurutnya, komunikasi yang baik diperlukan agar manfaat berbagai program pemerintah dapat dipahami dan dirasakan masyarakat secara optimal.

Qodari menjelaskan, Bakom memiliki peran dalam mengorkestrasi komunikasi antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Ia menyebut terdapat lebih dari 8.000 perangkat kehumasan di tingkat nasional yang perlu dikoordinasikan secara lebih optimal.

Di tengah derasnya arus informasi dan penggunaan media sosial, Qodari menilai pemerintah tidak bisa hanya menunggu munculnya isu. Pemerintah harus memiliki agenda komunikasi yang rutin agar ruang informasi digital terus diisi dengan informasi mengenai program dan kegiatan pemerintah.

“Pemerintah tidak bisa menunggu, harus punya jadwal rutin, harus punya agenda komunikasi yang membuat ruang-ruang informasi itu terus terisi dengan berbagai macam informasi kegiatan dan program dari pemerintahan,” kata Qodari.

Senada, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menekankan bahwa fungsi humas pemerintah tidak boleh hanya berjalan satu arah. Humas juga perlu membaca berbagai percakapan dan aspirasi publik di ruang digital untuk menjadi masukan bagi pemerintah.

Bima juga mendorong jaringan humas pemerintah untuk memperbanyak informasi positif dan inspiratif dari berbagai daerah. Langkah tersebut dinilai penting agar ruang digital tidak hanya dipenuhi informasi negatif maupun konten DFK.

“Kita tidak juga hanya sifatnya reaksi atau counter beberapa hal yang sifatnya negatif, tetapi ada berita baik, ada hal yang inspiratif. Saya kira humas kita juga kita dorong untuk bergerak ke sana,” ujar Bima.

Adapun Deputi Bidang Kominfo Kemenko Polkam Eko Dono Indarto menilai forum tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi kehumasan antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurut Eko, sinkronisasi kegiatan kehumasan akan terus ditingkatkan agar informasi mengenai program pemerintah dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.

Pemerintah berharap penguatan koordinasi tersebut membuat humas lebih aktif mengisi ruang informasi digital dengan informasi yang positif, faktual, dan inspiratif. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi dari pemerintah ketika muncul isu, hoaks, atau disinformasi, tetapi juga memperoleh informasi secara rutin mengenai program dan kinerja pemerintah.