BNPB Siapkan Empat Strategi Mitigasi Hadapi Kekeringan, Distribusi Air Bersih Jadi Prioritas

JAKARTA, 15 September 2026 — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan sejumlah langkah untuk memitigasi dampak kekeringan yang melanda sejumlah wilayah Indonesia. Upaya tersebut dilakukan sebagai antisipasi terhadap periode kekeringan yang berdasarkan tren berlangsung cukup panjang.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, berdasarkan tren pada 2015–2025, periode kekeringan di Indonesia secara umum berlangsung pada Mei hingga Desember.

Meski demikian, puncak kekeringan dapat berbeda setiap tahunnya. Pada 2018, misalnya, puncak kekeringan terjadi pada Juli, sementara pada 2023 terjadi pada September.

Menurut Berton, variasi tersebut perlu menjadi perhatian sehingga langkah mitigasi dapat dilakukan lebih awal. Kondisi kekeringan umumnya dipengaruhi curah hujan yang tidak merata dan dapat berdampak pada berbagai sektor.

“Jadi ini perlu disikapi dengan bijak oleh semua warga negara karena ini juga bisa mengganggu produksi pertanian, menurunkan ketersedian air bersih, meningkatkan risiko kebakaran, hingga ancaman terhadap ketahanan pangan serta kesehatan masyarakat,” ujar Berton dalam konferensi pers, Selasa (15/9).

BNPB menyiapkan empat strategi utama untuk mengurangi dampak kekeringan di wilayah terdampak.

Pertama, mengoptimalkan cadangan air melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), serta pengisian embung, danau, waduk, dan berbagai tempat penampungan air lainnya. Upaya ini akan dilakukan bersama unsur pemerintah terkait.

Kedua, memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi kekeringan melalui dukungan sarana dan prasarana air, khususnya pembangunan sumur dalam.

Berton mengatakan BNPB telah melakukan pembangunan sejumlah sumur dalam di beberapa kabupaten dan provinsi sebagai bagian dari upaya penyediaan sumber air.

“Dan BNPB sudah melakukan beberapa pembangunan sumur dalam, ada yang kita lakukan di beberapa kabupaten dan provinsi,” paparnya.

Ketiga, BNPB mendorong mitigasi jangka panjang melalui penghijauan kawasan hulu sungai pada musim hujan. Langkah ini diharapkan dapat membantu memulihkan resapan air tanah secara alami.

Keempat, BNPB akan memastikan pemerataan distribusi air bersih dan sanitasi sehingga kebutuhan masyarakat di kabupaten dan kota terdampak tetap dapat terpenuhi.

Selain langkah pemerintah, BNPB mengimbau masyarakat untuk turut menjaga ketersediaan sumber air dengan tidak mengeksploitasi sumber daya air secara berlebihan.

Masyarakat juga diminta memprioritaskan penggunaan air untuk kebutuhan esensial, seperti memasak dan sanitasi. Penghematan dapat dilakukan dengan mematikan keran ketika tidak digunakan serta mendaur ulang air selama tidak mengandung bahan kimia berbahaya.

“Kita perlu dengan bijak menggunakan sumber mata air,” tutur Berton.

Berdasarkan pantauan BNPB, terdapat 10 kabupaten dengan tingkat kejadian kekeringan tertinggi saat ini. Wilayah tersebut meliputi Bima, Bogor, Parigi Moutong, Subang, Bekasi, Bandung Barat, Pangandaran, Demak, Semarang, dan Pekalongan.

Sementara itu, berdasarkan peta peringatan dini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada Dasarian II September 2026, wilayah dengan klasifikasi Awas tersebar di sebagian besar Pulau Jawa, Sumatra bagian selatan, sebagian Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, serta sebagian Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam upaya mitigasi kekeringan, terutama untuk menjaga ketersediaan air, mengantisipasi dampak terhadap pertanian, serta mengurangi risiko yang dapat ditimbulkan selama periode kekeringan.