Komisi VIII DPR dan Kementerian Haji Mulai Bahas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026
- account_circle jurnal8.id
- calendar_month Rabu, 29 Okt 2025
- visibility 63
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, Parlementaria — Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Haji dan Umrah memulai pembahasan awal mengenai Besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026 pada Senin (27/10/2025) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pembahasan ini menjadi langkah awal sebelum penetapan resmi biaya haji dan proses pelunasan calon jemaah, yang ditargetkan rampung paling lambat pada November 2025.Anggota Komisi VIII DPR RI, M. Husni, menyampaikan bahwa biaya haji tahun 2026 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp1 juta dibandingkan tahun sebelumnya, dari Rp88,4 juta menjadi Rp87,4 juta per jemaah. Meski demikian, menurutnya penurunan tersebut masih belum signifikan.
“Disampaikan bahwa biaya haji 2026 memang mengalami penurunan sebesar satu juta rupiah dari sebelumnya sebesar 88,4 juta. Namun, angkanya tidak memuaskan, seharusnya bisa lebih besar,” ujar Husni.
Ia menegaskan, Komisi VIII DPR RI berharap agar biaya haji tahun depan dapat kembali diturunkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada jemaah. Menurutnya, pengalaman penyelenggaraan haji 2025 menjadi evaluasi penting untuk perbaikan pada pelaksanaan haji 2026.
“Apa yang terjadi pada pelaksanaan haji 2025 menjadi pelajaran, dan kami berharap permasalahan yang ada di lapangan tidak terulang kembali di haji 2026,” imbuhnya.Lebih lanjut, Husni menilai bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang baru akan membawa perbaikan signifikan dalam manajemen penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.
“Ini perdana bagi BP Haji yang akan melaksanakan ibadah haji tahun 2026. Kami mengharapkan agar pelaksanaannya akan jauh lebih baik,” tuturnya.
Sementara itu, pemerintah melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah membayarkan uang muka sebesar Rp2,7 triliun kepada pemerintah Arab Saudi. Dana tersebut digunakan untuk memesan lokasi di Arafah dan Mina agar Indonesia mendapatkan kuota serta fasilitas haji yang lebih baik pada musim haji 2026.
Adapun kloter pertama calon jemaah haji dijadwalkan berangkat pada pekan ketiga April 2026. Pemerintah menargetkan proses pelunasan BPIH sudah tuntas pada Desember 2025, sehingga seluruh persiapan dapat berjalan tepat waktu.
Sumber : dpr.go.id
Jurnal 8 id
- Penulis: jurnal8.id
Saat ini belum ada komentar