Menkop Dorong Percepatan Reforma Agraria Berbasis Koperasi dan Hilirisasi Perkebunan Rakyat

JAKARTA — Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menekankan pentingnya percepatan reforma agraria berbasis koperasi untuk memperkuat posisi perkebunan rakyat sekaligus mendorong hilirisasi komoditas perkebunan. Hal itu disampaikan saat membuka Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat II di Auditorium Kementerian Koperasi, Jakarta, Senin (21/9/2026).

Konferensi tersebut mempertemukan sejumlah organisasi petani, antara lain Serikat Petani Indonesia (SPI), Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Aliansi Petani Indonesia (API), Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI), Indonesian Human Right Committee for Social Justice (IHCS), dan Sawit Watch.

Dalam sambutannya, Ferry mengatakan konferensi tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret untuk mempercepat pembentukan badan usaha koperasi serta membuka jalan bagi pengembangan hilirisasi perkebunan rakyat.

“Besar harapannya Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat yang kedua ini bisa menjadi dasar kita untuk melakukan langkah percepatan modernisasi dan hilirisasi perkebunan rakyat,” ujar Ferry.

Menurut Ferry, penguatan koperasi menjadi salah satu bagian penting dalam meningkatkan nilai tambah yang dinikmati petani. Koperasi yang memiliki kebun sawit, kata dia, perlu didorong untuk mengembangkan usaha hingga ke tahap pengolahan.

“Melalui forum ini, koperasi yang punya kebun sawit kita dorong untuk tidak berhenti di pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) saja, tetapi juga memiliki pabrik Crude Palm Oil (CPO) sendiri,” tegasnya.

Ferry memaparkan, dari total sekitar 16 juta hektare lahan sawit di Indonesia, penguasaan lahan masih terbagi antara korporasi besar swasta, perkebunan rakyat, dan badan usaha milik negara. Dalam paparannya, 52 persen disebut dikuasai korporasi besar swasta, 43 persen oleh perkebunan rakyat, dan 9 persen oleh BUMN atau PTPN.

Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono Berikan Sambutan sekaligus membuka Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat

Sebagai contoh pengembangan usaha perkebunan rakyat, Ferry menyebut KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatra Selatan. Koperasi tersebut kini mengoperasikan pabrik CPO dengan kapasitas 45 ton per jam.

Praktik tersebut, menurut Ferry, dapat direplikasi oleh kelompok tani dan koperasi di daerah lain melalui pendampingan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) serta penguatan manajemen melalui kalangan akademisi dan alumni Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN).

Sementara itu, Ketua Umum SPI Henry Saragih mengatakan Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat II menjadi momentum untuk memastikan tanah objek reforma agraria (TORA), khususnya yang berasal dari pelepasan kawasan hutan dan bekas konsesi, dapat dikelola secara optimal oleh perkebunan rakyat melalui koperasi yang mandiri.

“Perkebunan rakyat yang dibangun ke depan tidak boleh lagi menempatkan koperasi sekadar sebagai tempelan. Koperasi harus menjadi kelembagaan utama yang menjalankan perintah reforma agraria secara sungguh-sungguh,” ujar Henry.

Henry menilai dukungan Kementerian Koperasi dalam penyelenggaraan konferensi tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat konsolidasi organisasi petani. Menurutnya, penguasaan tanah perlu diintegrasikan dengan model bisnis perkebunan yang berkelanjutan agar reforma agraria juga memberikan manfaat ekonomi bagi petani.

Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat II selanjutnya menghadirkan perwakilan dari Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Bappenas, serta LPDB KUMKM. Forum tersebut akan membahas dan merumuskan rekomendasi kebijakan bersama terkait penguatan perkebunan rakyat, koperasi, reforma agraria, dan hilirisasi.

Sejumlah pejabat turut hadir dalam pembukaan konferensi, di antaranya Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Kemenkop Henra Saragih, Deputi Bidang Pengembangan Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rachman, Direktur Utama LPDB Krisdiyanto, Direktur Pengembangan Usaha LPDB Afif Thosin Roy Akhmad, Ketua Umum SPI Henry Saragih, dan Ketua Umum SPKP Sabarudin.